in

Begini Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 81 angka 37.

Aturan ini mengubah ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Adapun pernyataan itu yakni PHK dapat terjadi karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja.

Baca Juga: Begini Aturan Cuti di UU Ciptaker yang Sudah Diteken Jokowi

Lalu, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Serta, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama dua tahun.

Lalu, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur). Lanjutnya, PHK bisa terjadi jika perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau perusahaan pailit.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Cek Sistem Upah Pekerja di Sini

Sementara itu, pengusaha dilarang melakukan PHK jika pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui dua belas bulan secara terus-menerus.

Lalu, berhalangan menjalankan pekerjaannya karenamemenuhi kewajiban terhadap negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

Serta melarang melakukan PHK jika mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan. Lalu mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurursserikat pekerjalserikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja.

Adapun peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan, berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan dan dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan

Sumber : https://economy.okezone.com/read/2020/11/03/320/2303241/diteken-jokowi-begini-aturan-phk-dalam-uu-cipta-kerja?page=1

Most Beautiful & Talented Top 20 Japanese Actresses

Lembut dan Enak , Begini Cara Mudah Buat Lemon Cheese Sponge Cake